Menerima Ketum PERIKLINDO Jenderal Moeldoko Bamsoet Dorong Indonesia Jadi Basis Industri Kendaraan Listrik Dunia

Jakarta  – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua Dewan Pengawas Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (PERIKLINDO), Bambang Soesatyo (Bamsoet), menilai perkembangan industri kendaraan listrik harus menjadi tolok ukur keberhasilan kebijakan hilirisasi Indonesia. Hilirisasi tidak boleh berhenti pada pengolahan nikel menjadi bahan antara, pembangunan smelter, atau produksi komponen baterai. Tetapi, harus dilanjutkan hingga menjadi baterai, kendaraan listrik, komponen utama, perangkat lunak, hingga kemampuan menembus pasar ekspor.

Peluang tersebut semakin terbuka karena pasar kendaraan listrik Indonesia tumbuh pesat. Sepanjang tahun 2025, penjualan kendaraan elektrifikasi mencapai 175.144 unit, terdiri atas HEV, PHEV, dan BEV. Penjualan BEV sendiri mencapai 103.931 unit, lebih dari dua kali lipat dibandingkan 2024 yang sebanyak 43.188 unit.

“Indonesia memiliki modal yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat industri kendaraan listrik dunia. Kita punya sumber daya nikel, pasar domestik yang besar, tenaga kerja, basis industri otomotif, serta investasi baru yang terus masuk. Karena itu, ukuran keberhasilan kita jangan berhenti pada berapa banyak nikel yang berhasil diolah atau berapa banyak pabrik yang dibangun. Ukurannya harus sampai pada seberapa besar nilai tambah, teknologi, komponen, kendaraan, dan lapangan kerja berkualitas yang berhasil kita ciptakan di Indonesia,” ujar Bamsoet saat menerima Pengurus dan Ketua Umum Pengurus Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (PERIKLINDO) Jenderal TNI Moeldoko di Jakarta, Selasa (22/9/26).

Pengurus Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (PERIKLINDO) hadir antara lain Ketua Umum Jenderal TNI (Purn.) Dr. Moeldoko, Sekjen Tenggono Chuandra Phoa serta Wakil Ketua Bidang Pengembangan dan Penelitian Bhudjonggo Prabowo Kartoleksono.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III ke-7 ini menjelaskan, kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi salah satu indikator penting untuk memastikan investasi kendaraan listrik benar-benar memperkuat industri nasional. Berdasarkan roadmap pemerintah, batas minimal TKDN KBLBB ditetapkan 40 persen hingga tahun 2026, meningkat menjadi 60 persen pada tahun 2027–2029 dan 80 persen mulai tahun 2030. Pada saat yang sama, ekosistem baterai mulai terbentuk dari hulu hingga hilir. PT HLI Green Power di Karawang, misalnya, merupakan perusahaan patungan Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution dengan investasi sekitar US$1,2 miliar dan kapasitas produksi sel baterai 10 GWh per tahun, setara kebutuhan sekitar 150.000 kendaraan listrik.

“TKDN bukan hanya satu-satunya instrumen. Kita juga harus melihat siapa yang memasok komponen, di mana teknologi dikembangkan, berapa banyak perusahaan nasional yang masuk dalam rantai pasok, berapa tenaga kerja Indonesia yang terserap, dan seberapa besar riset serta rekayasa dilakukan di dalam negeri. Kalau indikator-indikator itu tumbuh, barulah kita bisa mengatakan hilirisasi mulai berubah menjadi industrialisasi,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini memaparkan, tantangan berikutnya adalah melengkapi rantai pasok baterainya. Pemerintah pada tahun 2026 mencatat ekosistem tersebut terus berkembang, termasuk rencana investasi sekitar US$350 juta dari Pure Battery Technologies untuk membangun fasilitas precursor bahan katoda atau pCAM di Indonesia. Fasilitas tersebut dirancang menggunakan MHP yang dipasok dari fasilitas HPAL domestik. Dengan demikian, nilai ekonomi dapat terus ditingkatkan dari nikel, MHP, precursor, katoda, sel baterai, battery pack, kendaraan listrik hingga daur ulang.

“Inilah pekerjaan rumah kita. Jangan puas karena sudah memiliki nikel dan HPAL. Kita harus terus bergerak ke precursor, katoda, sel baterai, battery pack, kendaraan, sampai recycling. Semakin panjang rantai produksi yang berada di Indonesia, semakin besar pula nilai tambah dan kesempatan kerja yang ada di dalam negeri. Pada titik itulah hilirisasi memiliki makna strategis bagi industrialisasi nasional,” pungkas Bamsoet.

Penulis : Abubakar