Forum Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR/DPR RI 1999–2024 Berharap Wapres Baru Menjadi Mitra Strategis Presiden Prabowo Selesaikan Persoalan Bangsa

Jakarta — Forum Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR/DPR RI periode 1999–2024 menaruh harapan besar agar Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka nantinya mampu menjadi mitra strategis Presiden Prabowo Subianto. Wakil Presiden terpilih harus mampu membangun kerja sama yang solid dengan Presiden, kabinet, lembaga negara, pemerintah daerah, dunia usaha, serta seluruh elemen masyarakat untuk membantu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan bangsa.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menegaskan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka perlu disikapi secara jernih, dewasa, dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden harus menjadi proses konstitusional yang tertib, bukan ruang bagi polemik politik berkepanjangan yang dapat mengganggu konsentrasi pemerintahan dalam bekerja untuk rakyat.

“Forum Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR/DPR RI periode 1999–2024 berharap Wakil Presiden yang terpilih nantinya memiliki kapasitas, pengalaman, ketenangan, serta kemampuan membangun sinergi. Ia harus menjadi partner kerja Presiden Prabowo yang efektif dalam mempercepat penyelesaian masalah-masalah bangsa,” ujar Bamsoet saat bertemu Forum Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR/DPR RI periode 1999–2024 di Parle Senayan Jakarta, Kamis malam (12/11/2026).

Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Marzuki Alie, Hajriyanto Y. Thohari, Melani Leimena Suharli, Ahmad Farhan Hamid, Achmad Dimyati Natakusumah, Sjarifuddin Hasan, Amir Uskara, Priyo Budi Santoso, Agus Hermanto, dan Azis Syamsuddin.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menjelaskan, Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur secara tegas bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Ketentuan itu dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 46 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 beserta perubahannya.

“Konstitusi telah memberi jalan yang jelas. Presiden mengusulkan dua calon, lalu MPR memilih satu di antaranya. Semua pihak harus menghormati mekanisme tersebut agar transisi berjalan tertib, lancar, dan menjaga kepercayaan rakyat kepada institusi demokrasi,” kata Bamsoet.

Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menekankan, kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak menghentikan jalannya pemerintahan. Presiden tetap menjalankan seluruh tugas dan kewenangan konstitusionalnya, sementara MPR melaksanakan mandat untuk memilih Wakil Presiden pengganti hingga akhir masa jabatan 2024–2029.

Menurut Bamsoet, Wakil Presiden baru harus segera menyatu dalam irama kerja pemerintahan. Tantangan nasional menuntut kepemimpinan yang kompak dan berorientasi pada hasil, mulai dari menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli rakyat, memperkuat ketahanan pangan serta energi, menciptakan lapangan kerja, mempercepat hilirisasi industri, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga memastikan pemerataan pembangunan antardaerah.

“Yang dibutuhkan bangsa saat ini bukan kompetisi kepentingan, melainkan kolaborasi kepemimpinan. Presiden Prabowo memerlukan Wakil Presiden yang mampu memperkuat koordinasi, menjembatani komunikasi antarlembaga, mengawal program prioritas, serta hadir membantu mencari solusi atas persoalan rakyat,” jelas Bamsoet.

Dosen Pascasarjana Universitas Borobudur, Universitas Pertahanan, dan Universitas Jayabaya ini menambahkan, Forum Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR/DPR RI periode 1999–2024 juga mengajak seluruh kekuatan politik dan elemen bangsa menjaga suasana tetap teduh. Proses konstitusional harus dijalankan dengan semangat persatuan, tanggung jawab kenegaraan, dan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok.

“Harapan besar Forum adalah lahirnya Wakil Presiden yang mampu bekerja harmonis dengan Presiden Prabowo, memperkuat efektivitas pemerintahan, dan ikut memastikan seluruh program pembangunan benar-benar sampai manfaatnya kepada rakyat. Dengan kepemimpinan yang kompak, Indonesia akan semakin kuat menghadapi tantangan dan semakin cepat mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan,” pungkas Bamsoet.

Penulis : Abubakar