Responsive Slideshow Advertisement

Kantah ATR/BPN Kabupaten Tangerang Abaikan Perintah Dirjen PHPT Kementrian ATR/BPN

Responsive Slideshow Advertisement

Tangerang – Pelik benar mengurus sertifikat bagi Warga Perumahan Bumi Indah Pasar Kemis Kabupaten Tangerang yang notabene telah melunasi Piutang Negara, dan telah mengantongi surat tanggapan pengaduan dari Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementrian ATR/BPN melalui Direktur Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, PPAT, dan Mitra Kerja sampai berita diterbitkan (20/10) belum ada tanggapan dari Pihak Kantah ATR/BPN Kabupaten Tangerang,
Hal tersebut disampaikan oleh Nurdiansyah,S.H., sebagai perwakilan warga.

“Sebagaimana sudah disampaikan bahwa kami telah mendapatkan surat tanggapan atas pengaduan kami pada Kementrian ATR/BPN yang pokok isinya menyampaikan 5 hal, yaitu meminta kepada Kakantah ATR/BPN Kabupaten Tangerang untuk meneliti permasalah, melakukan Langkah-langkah penanganan, berkoordinasi dan memberikan informasi kepada kami, serta melaporkan hasilnya kepada Dirjen PHPT melalui Direktur PPTR,PPAT, dan Mitra Kerja, dan diberikan waktu selama 30 hari kalender sejak terbit surat tanggal 1 Oktober 2026, tetapi sampai saat ini Pihak Kantah ATR/BPN Kabupaten Tangerang tidak memberikan respon, dan kami kembali mengadukan hal ini ke Kementraian ATR/BPN,” tegasnya, Jumat (20/11/26).

Kedepannya supaya tidak terjadi pada masyarakat lainnya atas kesewenang-wenangan pejabat, Nurdiansyah akan melakukan class ection gugatan melalui PTUN.

“Dugaan kesewenang-wenangan pejabat dan pegawai Kantah ATR/BPN kabupaten Tangerang mengakibatkan kami alami kerugian materiil dan immateriil, maka kami sudah rencanakan akan menggugatnya di PTUN juga jika diperlukan membuat laporan kepada instansi terkait jika ada indikasi pidana, tujuan kami supaya tidak ada lagi masyarakat yang mengalami seperti kami,” ungkapnya.

Upayanya tidak sebatas mengadu ke Kementrian terkait saja tetapi juga ke Lembaga lainnya termasuk mengadu ke Presiden Prabowo melalui Asisten deputi Pengaduan Masyarakat, DPR RI komisi II, Ombusman RI, dan Komnas Ham.

“dengan tidak adanya respon dari Kantah ATR/BPN Kabupaten Tangerang, kami berpandangan negative tentang pelaksanaan tugas, dimana perintah secara struktural atasannya tidak direspon, apalagi kami hanya sebagai rakyat jelata, jadi kami lakukan pengaduan secara berjenjang/proporsional serta bila perlu kami akan koordinir Warga Perumahan Bumi Indah untuk melakukan demo, sampai hak kami dipenuhi oleh negara,” sambungnya.

Sementara Renaldi dari KPKNL Tangerang II menyatakan keterkaitannya dengan Warga Perumahan Bumi indah yang telah melunasi Piutang Negara.

“Benar KPKNL Tangerang II pihak yang mengurus Piutang Negara Warga Perumahan Bumi Indah melalui pembelian secara kredit bank-bank yang telah dilikuidasi, antara lain bank Harapan Sentosa (BHS) dan Bank Guna Internasional (BGI), pembeli secara kredit tersebut selanjutnya disebut debitur”.

“Debitur dapat mengambil haknya berupa kepemilikan tanah (rumah dan ruko ) di Kawasan Perumahan Bumi Indah sesuai akad awal setelah melunasi kewajiban sisa. kredit bank ke kas negara, setelah debitur melakukan pelunasan, KPKNL Tangerang II akan melakukan verifikasi transaksi, setelah terverifikasi masuk ke rekeneng negara, KPKNL Tangerang II akan menrbitkan Surat Lunas berupa SPPNL,” paparnya.

Terkait dengan informasi khususnya bagi Warga Perumahan Bumi Indah yang belum melunasi Piutang negara.

“informasi sisa kredit dapat diperoleh dengan meminta melalui KPKNL Tangerang II penerbitan billing virtual account dengan nama rekening Kemenkeu-[nama debitur] beserta total tagihan yang masih dilunasi ,” tandasnya.

Lanjutnya, “setelah SPPNL terbit, debitur dapat mengambil SPPNL dan dokumen kepemilikan tanah secara langsung di KPKNL Tangerang II pada hari kerja dan jam kerja, atau debitur juga dapat melakukan janji temu dan konfirmasi persyaratan pengambilan berkas terlebih dahulu dengan petugas KPKNL agar proses pengambilan dapat dilakukan secara cepat tanpa menunggu lama.”

“Orang yang boleh mengambil SPPNL dan dokumen kepemilikan tanah adalah orang yang identitasnya sama dengan identitas yang tertera dalam akad kredit bank saat awal transaksi, dan apabila debitur pernah melakukan Ganti nama yang menyebabkan nama pada KTP berbeda dengan nama saat akad kredit atau dokumen kepemilikan tanah, debitur wajib melampirkan surat keterangan perbedaan nama yang diterbitkan oleh kelurahan detempat,” bebernya.

“pengambilan SPPNL dan dokumen kepemilikan tanah tidak dapat dikuasakan, kecuali kepada ahli waris sah atau perwakilan keluarga sah yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan atau ijazah apabila menyangkut nama orang tua,” jelasnya.

“apabila ketentuan-ketentuan tersebut telah dipenuhi dari sisi PUPN Cabang Banten / KPKNL Tangerang II maka tidak terdapat hambatan bagi debitur untuk mengurus sertifikatnya, karena seluruh kewajiban debitur telah selesai, walaupun kewenangan penerbitan sertifikat tetap berada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang,”tutupnya.

(Abu Bakar & Tim).

Responsive Slideshow Advertisement

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait
Responsive Slideshow Advertisement