TANGERANG SELATAN – Pemerataan akses pendidikan masih menjadi salah satu pekerjaan penting pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pendidikan yang terus berkembang menuntut pemerintah untuk menghadirkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur sekolah, tetapi juga memastikan setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang layak dan terjangkau.
Dalam konteks tersebut, kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan memberikan bantuan pendidikan kepada peserta didik yang bersekolah di SMP swasta sejak tahun 2022 menjadi langkah yang menarik untuk dicermati.
Program yang telah berjalan selama beberapa tahun tersebut merupakan bentuk intervensi pemerintah daerah untuk membantu anak-anak yang tidak tertampung di SMP negeri agar tetap dapat melanjutkan pendidikan melalui sekolah swasta.
Berdasarkan informasi resmi Pemerintah Kota Tangerang Selatan, program bantuan pendidikan ini telah dimulai sejak tahun anggaran 2022 dan terus dilanjutkan secara bertahap. Pada perkembangannya, program tersebut dialokasikan untuk sekitar 5.000 peserta didik SMP swasta.
Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai menempatkan sekolah swasta sebagai bagian penting dari solusi pemerataan pendidikan, bukan sekadar alternatif bagi peserta didik yang tidak berhasil masuk sekolah negeri.
Persoalan daya tampung dan kebutuhan SMP negeri baru Salah satu tantangan pendidikan di Kota Tangerang Selatan adalah kesenjangan antara jumlah lulusan sekolah dasar dengan daya tampung SMP negeri.
Pada pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027, Pemerintah Kota Tangerang Selatan menyediakan kuota sebanyak 9.976 peserta didik untuk SMP negeri. Sementara itu, jumlah lulusan SD yang melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP setiap tahun mencapai sekitar 25.000 siswa. Dari jumlah tersebut, sekitar 12.000 hingga 15.000 siswa rata-rata memilih mendaftar ke sekolah negeri.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebutuhan daya tampung pendidikan tingkat SMP tidak dapat hanya bertumpu pada keberadaan sekolah negeri yang tersedia saat ini.
Pemerintah Kota Tangerang Selatan tentu perlu terus melakukan penambahan kapasitas melalui pembangunan SMP negeri baru. Langkah ini penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah yang pertumbuhan penduduknya cukup tinggi dan belum memiliki daya tampung pendidikan yang memadai.
Namun, pembangunan sekolah negeri baru juga bukan pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Dibutuhkan ketersediaan lahan, perencanaan pembangunan, anggaran infrastruktur, tenaga pendidik, serta biaya operasional yang berkelanjutan.
Dalam salah satu keterangannya pada 2024, Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menyampaikan bahwa pembangunan satu SMP membutuhkan anggaran yang dapat mencapai sekitar Rp20 miliar dan waktu kurang lebih dua tahun.
Artinya, pembangunan SMP negeri baru tetap menjadi kebutuhan, tetapi harus berjalan seiring dengan kebijakan lain yang dapat memberikan solusi pendidikan dalam jangka pendek maupun menengah.
Bantuan pendidikan menjadi solusi yang sudah berjalan Di sinilah program bantuan pendidikan bagi siswa SMP swasta memiliki arti strategis.
Sejak dimulai pada 2022, program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk memastikan anak-anak yang tidak diterima di SMP negeri tetap memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan.
Bantuan diberikan melalui pembiayaan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi peserta didik yang memenuhi kriteria program. Dengan adanya bantuan tersebut, orang tua memiliki alternatif untuk menyekolahkan anaknya di SMP swasta tanpa harus sepenuhnya menanggung beban biaya pendidikan yang menjadi sasaran bantuan.
Program ini juga memperlihatkan bahwa persoalan keterbatasan daya tampung sekolah negeri dapat ditangani melalui pendekatan yang lebih luas, yakni mengoptimalkan kapasitas sekolah swasta yang sudah tersedia.
Jika dilihat dari perspektif kebijakan publik, pendekatan ini cukup penting. Pemerintah tidak harus selalu menunggu pembangunan gedung sekolah baru untuk memberikan akses pendidikan kepada masyarakat.
Sekolah swasta yang memiliki izin operasional, memenuhi standar pendidikan, dan memiliki kapasitas dapat dilibatkan sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan.
Dengan demikian, anggaran pembangunan infrastruktur sekolah negeri dapat direncanakan secara bertahap, sementara kebutuhan pendidikan masyarakat tetap dapat direspons melalui program bantuan pendidikan.
Pembangunan SMP negeri dan penguatan sekolah swasta harus berjalan beriringan
Pertanyaannya, apakah pemerintah harus memilih antara membangun SMP negeri baru atau memperkuat sekolah swasta melalui bantuan pendidikan?
Menurut hemat penulis, keduanya bukan pilihan yang harus dipertentangkan.
Pembangunan SMP negeri baru tetap diperlukan sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah menyediakan fasilitas pendidikan publik. Namun, pada saat yang sama, sekolah swasta juga perlu mendapatkan ruang dan dukungan untuk berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat.
Pemerintah Kota Tangerang Selatan sendiri telah menunjukkan arah kebijakan tersebut. Dalam penyampaian rencana SPMB 2026, Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan menyebutkan bahwa Pemkot terus menambah kapasitas layanan pendidikan melalui pembangunan SMP negeri baru sekaligus memperkuat kolaborasi dengan hampir 100 SMP swasta.
Bahkan, dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, disampaikan adanya rencana pembangunan tujuh SMP negeri dan swasta selama lima tahun. Arah kebijakan ini memperlihatkan bahwa pengembangan pendidikan tidak hanya mengandalkan pembangunan sekolah negeri, tetapi juga membuka ruang kolaborasi dengan sekolah swasta.
Ke depan, pola tersebut perlu diperkuat melalui program Sekolah Pendamping yang memiliki standar pelayanan, mekanisme pembiayaan, serta pengawasan yang jelas.
Putusan Mahkamah Konstitusi memperkuat tanggung jawab negara
Pengembangan program bantuan pendidikan menuju sekolah swasta gratis juga memiliki landasan hukum yang semakin kuat.
Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Sementara Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.Ketentuan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 34 ayat (2), yang mengatur kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
Perkembangan penting kemudian hadir melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada 27 Mei 2025. Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan biaya berlaku bagi satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat atau sekolah swasta.
Putusan ini memberikan landasan konstitusional bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan skema pembiayaan pendidikan yang lebih luas, termasuk dengan melibatkan sekolah swasta.Tentu, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan kriteria sekolah penerima, standar pendidikan, tata kelola, akuntabilitas penggunaan anggaran, serta kemampuan keuangan daerah.
Dengan adanya landasan tersebut, program bantuan pendidikan yang sudah berjalan di Tangerang Selatan dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat pemenuhan hak pendidikan masyarakat.
Dari bantuan pendidikan menuju sekolah swasta gratis
Hal yang perlu dipikirkan lebih jauh adalah bagaimana program bantuan pendidikan yang telah berjalan sejak 2022 dapat terus ditingkatkan kualitas dan cakupannya.
Bantuan yang selama ini diberikan kepada sekitar 5.000 peserta didik dapat menjadi fondasi untuk membangun sistem pembiayaan pendidikan yang lebih terencana dan berkelanjutan.
Pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi terhadap kebutuhan biaya pendidikan di sekolah swasta, termasuk biaya operasional pembelajaran, tenaga pendidik, sarana prasarana, dan kebutuhan pendukung lainnya.
Dari hasil evaluasi tersebut, dapat disusun skema pembiayaan yang memungkinkan sekolah-sekolah swasta mitra pemerintah memberikan layanan pendidikan tanpa pungutan biaya kepada peserta didik sasaran.
Dengan pendekatan ini, bantuan pendidikan tidak hanya dipandang sebagai program tahunan, tetapi dapat dikembangkan menjadi kebijakan strategis untuk memperluas akses pendidikan dasar.
Konsep sekolah swasta gratis tentu harus dibangun melalui perhitungan anggaran yang realistis. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan cukup untuk menjaga keberlangsungan operasional sekolah dan mutu pembelajaran.
Sekolah juga harus memiliki komitmen terhadap transparansi pengelolaan bantuan serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan yang telah ditetapkan. Saatnya membangun ekosistem pendidikan yang saling menguatkan Kota Tangerang Selatan memiliki peluang untuk mengembangkan model pemerataan pendidikan melalui kombinasi pembangunan sekolah negeri dan penguatan sekolah swasta.
Pembangunan SMP negeri baru dapat terus dilakukan sesuai kebutuhan wilayah dan kemampuan anggaran daerah. Sementara itu, sekolah swasta yang sudah tersedia dapat dioptimalkan melalui program kemitraan dan bantuan pembiayaan pendidikan.
Keduanya memiliki fungsi yang saling melengkapi.
Jika pendekatan tersebut dapat dijalankan secara konsisten, pemerintah memiliki lebih banyak pilihan dalam menjawab persoalan daya tampung pendidikan. Masyarakat juga memiliki alternatif sekolah yang lebih luas tanpa harus terbebani persoalan biaya.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak semata-mata diukur dari banyaknya gedung sekolah negeri yang didirikan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan seluruh anak memperoleh kesempatan pendidikan yang layak, berkualitas, dan terjangkau.
Program bantuan pendidikan SMP swasta yang telah dimulai sejak 2022 merupakan modal kebijakan yang patut dipertahankan dan dikembangkan. Langkah berikutnya adalah memastikan program tersebut semakin kuat, berkelanjutan, serta mampu memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
Membangun SMP negeri baru adalah bagian dari solusi. Memperkuat sekolah swasta melalui bantuan pendidikan adalah bagian dari solusi lainnya. Keduanya harus berjalan beriringan demi memastikan tidak ada anak di Kota Tangerang Selatan yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena keterbatasan daya tampung maupun kemampuan ekonomi keluarga.
Dari bantuan pendidikan menuju sekolah swasta gratis, Tangerang Selatan memiliki kesempatan untuk membangun model pemerataan pendidikan yang tidak hanya menjawab kebutuhan hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan generasi mendatang.
Narsum : Eko Pranoto P ( Dewan Pendidikan Kota Tangerang Selatan )
Penulis : Abubakar