Kapolri: Buruh Indonesia Harus Siap Hadapi Perubahan dan Perkuat Daya Saing Global

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menegaskan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing buruh Indonesia dalam menghadapi perubahan regulasi, perkembangan teknologi, serta dinamika ekonomi global.

Hal tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri sekaligus menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2026 Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) yang mengusung tema “Membangun Daya Saing Buruh Indonesia di Tengah Perubahan Regulasi Ekonomi Global”, di Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Dalam sambutannya, Kapolri mengapresiasi pelaksanaan Rakernas KSBSI dan berharap seluruh hasil pembahasan dapat menjadi langkah strategis dalam memperjuangkan kemajuan, perlindungan, serta kesejahteraan buruh Indonesia ke depan.

Kapolri menyampaikan bahwa dunia ketenagakerjaan saat ini tengah menghadapi perubahan besar seiring perkembangan revolusi industri dan transformasi teknologi, mulai dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), robotik hingga internet of things (IoT).

Menurutnya, perkembangan tersebut menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Di satu sisi, teknologi berpotensi mengurangi sejumlah jenis pekerjaan, namun di sisi lain juga membuka peluang terciptanya berbagai lapangan kerja baru.

“Bagaimana kita semua siap untuk menghadapi hal tersebut, sehingga walaupun ada perkembangan teknologi, namun tetap buruh sebagai jantung utama dari perjalanan industri dan perkembangan industri hilirisasi ke depan,” ujar Kapolri.

Kapolri menilai buruh memiliki peran penting sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Hal tersebut turut tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap berada pada angka positif di tengah tantangan ekonomi global.

“Ini tidak lepas dari peran rekan-rekan buruh sekalian sebagai tenaga-tenaga dan tulang punggung perekonomian nasional,” katanya.

Lebih lanjut, Kapolri menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong berbagai regulasi dan program yang bertujuan meningkatkan perlindungan, kompetensi, serta kesejahteraan pekerja. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah proses pembahasan revisi Undang-Undang Cipta Kerja.

Kapolri berharap proses tersebut dapat menjadi ruang bersama antara pemerintah, DPR, pengusaha, dan kalangan buruh untuk merumuskan kebijakan yang mampu menjawab berbagai persoalan ketenagakerjaan, termasuk isu-isu krusial yang selama ini diperjuangkan oleh pekerja.

Ia juga mengapresiasi terbangunnya komunikasi antara serikat buruh dan kalangan pengusaha dalam menyusun langkah bersama menghadapi tantangan ekonomi ke depan.

“Kita lihat pengusaha dan teman-teman buruh bisa duduk bersama untuk menyusun suatu rencana ke depan, untuk bisa maju bersama-sama. Ini tentunya adalah nuansa yang kita harapkan menjadi nuansa yang membawa harapan bagi kita semua,” ungkapnya.

Menurut Kapolri, pengembangan industri dan program hilirisasi nasional juga harus menjadi peluang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembukaan lapangan pekerjaan. Karena itu, peningkatan kompetensi, kemampuan beradaptasi, serta transfer pengetahuan menjadi hal penting agar tenaga kerja Indonesia mampu mengisi berbagai sektor strategis.

Kapolri berharap buruh Indonesia ke depan tidak hanya berada pada sektor pekerjaan dengan tingkat keterampilan dasar dan menengah, tetapi juga mampu menempati posisi-posisi strategis hingga tingkat manajerial.

“Transfer knowledge menjadi penting, kemampuan kita untuk beradaptasi menjadi penting, sehingga kita siap untuk kemudian menghadapi perkembangan hilirisasi dan kemajuan ekonomi Indonesia ke depan,” tutur Kapolri.

Dalam kesempatan tersebut, Jenderal Sigit juga menegaskan komitmen Polri untuk terus memberikan pelayanan dan perlindungan kepada para pekerja melalui Desk Ketenagakerjaan Polri.

Keberadaan Desk Ketenagakerjaan, kata Kapolri, merupakan bagian dari upaya Polri untuk membantu menangani persoalan-persoalan industrial, termasuk memberikan perlindungan kepada pekerja dari berbagai bentuk kejahatan maupun persoalan yang dapat berdampak terhadap kehidupan dan hak-hak buruh.

“Ini menjadi amanah bagi kami semua untuk betul-betul bisa lebih optimal dalam memberikan pelayanan terhadap rekan-rekan buruh, khususnya terkait dengan masalah-masalah industrial,” jelasnya.

Kapolri berharap Desk Ketenagakerjaan Polri dapat terus diperkuat dan menjadi mitra strategis bagi serikat pekerja dan buruh dalam memperjuangkan serta melindungi kepentingan pekerja.

Menutup sambutannya, Kapolri juga menyampaikan apresiasi kepada elemen buruh yang sebelumnya berencana menyampaikan aspirasi terkait pembahasan revisi Undang-Undang Cipta Kerja, namun memilih mengurungkan rencana tersebut.

Kapolri menekankan bahwa kekuatan besar yang dimiliki kelompok buruh harus tetap diwujudkan melalui penyampaian aspirasi yang tertib dan bertanggung jawab.

“Tunjukkan bahwa walaupun rekan-rekan memiliki kekuatan besar, rekan-rekan mampu dan tertib,” pungkas Kapolri.

Pada kesempatan tersebut, Kapolri secara resmi menutup Rapat Kerja Nasional Tahun 2026 Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), yang diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi serta mempersiapkan buruh Indonesia menghadapi perubahan ekonomi dan dunia kerja di masa mendatang.

Penulis  : Abubakar