Komunikasi Humas Perlu Seirama Soal Kebijakan Pemerintah.

www.titikindonesia.co.id – Jakarta,Senin 10 Maret 2025, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi mengatakan, perlu adanya komunikasi yang seirama dalam menginformasikan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, tegasnya, kolaborasi tiap humas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sangat diperlukan.

Setiap lembaga pemerintahan, menurut Hasan, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri ketika ingin meluruskan kesalahpahaman masyarakat terkait kebijakan.

“Kita harus punya tujuan bersama sebagai sebuah bangsa. Harus maju bersama dalam menjelaskan kebijakan pemerintah, terutama yang kerap disalahpahami masyarakat,” ujarnya dalam acara Pelatihan Humas Pemerintah di Jakarta, Selasa (26/2/2025).

Menurut Hasan, keselarasan komunikasi antar humas pemerintah merupakan bentuk pemenuhan hak publik atas informasi yang benar sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Maka ketika ada suatu isu yang menimbulkan kesalahpahaman, katanya mencontohkan, seyogianya tidak hanya satu pihak dari pemerintah yang menjelaskan.

Sebaliknya, tegas Hasan, seluruh unsur pemerintahan harus turut serta buka suara dan meluruskan kekeliruan.

Wajib Memiliki Benang Merah yang Sama

Baca Juga

Buku Rasa Bhayangkara Nusantara Terbit dalam Bahasa Inggris, Diberikan pada Dubes Buku Rasa Bhayangkara Nusantara, karya Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dan Asisten Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan Dirgayuza Setiawan, dicetak dalam dua bahasa yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Buku ini diberikan kepada Duta Besar (Dubes) RI Untuk Inggris, Desra Percaya. “Alhamdulillah Mas Dirgayuza telah menyerahkan buku Rasa Bhayangkara Nusantara ke Pak Dubes, (buku) yang diberikan versi cetakan Bahasa Inggris. Semoga bukunya dapat menjadi media diplomasi,” kata Komjen Dedi kepada wartawan, Selasa (20/1/2026). Mantan Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) ini mengatakan soal gastro diplomacy. “Kuliner menjadi bahasa universal untuk membangun kedekatan, dalam hal ini memperkenalkan budaya dan kekayaan kuliner Indonesia ke tingkat nasional dan internasional,” sambung Komjen Dedi. Diberitakan sebelumnya buku Rasa Bhayangkara Nusantara bukan sekadar kumpulan gambar dan menu. Buku ini merupakan catatan tentang bagaimana Polri mengabdi melalui sesuatu yang sederhana namun bermakna. Dalam buku ini, keseharian SPPG Polri dari sebelum matahari terbit hingga MBG diantarkan ke penerima manfaat digambarkan di buku ini. Buku ini dipandang Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai simbol cara baru membangun bangsa melalui perhatian yang nyata. Diketahui pada Kamis (18/12/2025), Polri menyerahkan Buku Menu MBG ‘Rasa Bhayangkara Nusantara’ kepada delegasi Kedutaan Besar Prancis. Penyerahan buku dilakukan saat tim dari Kedubes Prancis mengunjungi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mabes Polri 1 Pejaten. Komjen Dedi membawa perpaduan pengalaman lapangan dan pemikiran ilmiah dalam pengembangan tata kelola program nasional. Dengan rekam jejak sebagai penulis lebih dari 36 buku dan penerima Rekor MURI sebagai perwira tinggi Polri dengan karya tulis terbanyak, Wakapolri menegaskan komitmen Polri untuk menjadikan riset dan pengetahuan sebagai fondasi pengabdian. Sementara itu, Dirgayuza Setiawan menghadirkan perspektif kebijakan dan ketahanan pangan yang memperkuat desain serta narasi buku, sehingga ‘Rasa Bhayangkara Nusantara’ tidak hanya menjadi dokumentasi pengabdian, tetapi juga rujukan strategis dalam mendukung keberlanjutan Program MBG

Ada satu hal yang perlu dipastikan sebelum seluruh unsur pemerintahan buka suara terkait suatu isu.

Hal itu adalah kesepahaman atas isu yang hendak direspons. Founder & Principal Consultant NAGARU Communication Dian Agustine Nuriman menilai, dewasa ini publik justru melihat adanya kealpaan benang merah dalam komunikasi publik yang dijalankan pihak-pihak pemerintah. “Sehingga, banyak suara-suara yang berbeda. Ini hal yang kurang baik dalam komunikasi publik, khususnya di pemerintahan,” jelasnya saat dihubungi HUMAS INDONESIA, Kamis (20/2/2025).

Apa yang diharapkan oleh Hasan Nasbi sebelumnya, disebut Dian sebagai peningkatan koordinasi komunikasi.

Hal itu, katanya, dapat memastikan pengelolaan komunikasi berjalan seirama dalam mendukung pencapaian program prioritas pemerintah.

“Komunikasi kebijakan adalah komunikasi yang terjadi dalam pemerintahan sehingga dapat diterjemahkan untuk penyampaian pesan, program, gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai satu tujuan negara,” pungkasnya.

Baca Juga

Wisuda 380 Perwira Remaja, Kasad: Gelar Akademik Bukan Tujuan Akhir

Sumber :
Humas Indonesia.id

Editor : AdiPendes